Probolinggo, Suaragenerasibangsa.com - Pelaksanaan ajang SAE Run Highway 2026 yang digelar pada Minggu, 8 Februari 2026 di jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi), menuai kritik pedas dari kalangan aktivis mahasiswa. Koordinator Isu Lingkungan & Agraria Aliansi BEM Probolinggo Raya, Hedi Firmansyah, menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk disorientasi moral Pemkab dan DPRD, serta kegagalan total dalam menentukan skala prioritas pembangunan di tengah bencana banjir yang melanda.
Dalam pernyataan tertulisnya, Hedi menyoroti jargon "Energi Kebangkitan" dan "Hal Baru" yang didengungkan oleh Bupati Gus Haris dalam pembukaan acara tersebut. Menurut Hedi, narasi kebangkitan yang dirayakan di atas aspal kering tol adalah sebuah anomali ketika di saat yang sama ribuan warga di sepuluh kecamatan termasuk Dringu, Gending, hingga Tongas sedang "tenggelam" dalam lumpur sisa banjir.
“Di tengah isak warga yang mengais sisa harta dari rendaman lumpur, kehadiran Bupati Gus Haris, Wakil Bupati Lora Fahmi, Ketua DPRD Oka Mahendra, hingga jajaran Forkopimda di garis finis tol adalah pemandangan yang absurd dan menyakitkan,” tulis Hedi.
Hedi mengungkap fakta kontras mengenai alokasi anggaran daerah. Ia membeberkan bahwa dana darurat Belanja Tidak Terduga (BTT) hanya dipatok Rp10 miliar, padahal taksiran kerusakan infrastruktur rakyat telah menembus Rp13 miliar. Ironisnya, di tengah defisit anggaran bencana tersebut, anggaran makan-minum rapat pejabat justru mampu cair sebesar Rp555 juta.
Secara tajam, Hedi menanggapi klarifikasi Bupati yang menyebut acara tersebut sebagai "inisiatif komunitas". Menurutnya, argumen tersebut merupakan cacat logika (logical fallacy) dan justru menelanjangkan fatalitas kepemimpinannya.
“Jika inisiatif komunitas saja mampu melobi sponsor demi pesta hura-hura, mengapa inisiatif pemerintah justru gagal mengarahkan dukungan korporasi untuk menutup defisit Rp3 miliar penanganan bencana? Apakah memang kegagalan ini disengaja?” tegasnya.
Pemuda kelahiran Pulau Sapudi – Madura itu juga memberikan catatan merah kepada Ketua DPRD, Oka Mahendra. Ia menilai pimpinan legislatif telah gagal menjalankan fungsi pengawasan (check and balances) dan justru terjebak dalam gaslighting publik melalui jargon "Probolinggo SAE".
“DPRD kini tak lebih dari pemandu sorak eksekutif. Jika jargonnya adalah 'Aspirasi Run' untuk belanja masalah, mengapa Oka Mahendra harus berlari di atas aspal tol yang mulus? Masalah rakyat Probolinggo hari ini ada di selokan yang mampet dan jembatan yang putus, bukan di lintasan lari yang mewah,” imbuh Hedi.
Aliansi BEM Probolinggo Raya secara resmi mengeluarkan tiga tuntutan mendesak:
1. Audit Transparansi Anggaran: Membuka biaya operasional SAE Run dan melakukan audit total atas alokasi dana mitigasi bencana yang selama ini dianaktirikan.
2. Pansus Banjir DPRD: Mendesak pembentukan Panitia Khusus untuk memastikan normalisasi sungai dilakukan secara permanen dan fundamental.
3. Realokasi Anggaran Seremonial: Memangkas biaya rutin dan pesta pejabat untuk menambal kerusakan infrastruktur rakyat yang sedang sekarat dan mendesak.
Hedi Firmansyah menutup pernyataannya dengan peringatan keras bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam jika pemerintah lebih mencintai podium daripada keselamatan rakyat.
“Rakyat tidak butuh pemimpin yang jago maraton di aspal kering, tapi butuh pemimpin yang punya nyali berendam di sungai demi mitigasi banjir yang konkret. Oka Mahendra harus ingat, rakyat butuh keberanian palu sidangmu untuk menyunat anggaran pesta, bukan langkah kakimu di jalan tol,” pungkas Hedi. (dk)