Lumajang Breaking News ✓ suaragenerasibangsa.com,- Jawa Timur – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di Kabupaten Lumajang belakangan ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diketahui tidak lagi menyediakan Pertalite, sementara SPBU yang masih memiliki stok justru dipenuhi antrean panjang hingga berjam-jam.
Warga yang sehari-hari menggantungkan hidup dari aktivitas menggunakan kendaraan bermotor, mulai dari ojek online, pedagang keliling, hingga pekerja harian, merasa sangat dirugikan atas situasi ini. Kelangkaan BBM bersubsidi tersebut membuat banyak warga terpaksa mendorong motornya di jalanan, memarkir kendaraan di SPBU semalaman, atau bahkan tidak bisa bekerja karena tidak adanya bahan bakar.
Seorang warga Kecamatan Tempeh, Heri (42), mengaku frustrasi dengan kondisi ini. “Saya sudah antre dari jam 5 pagi, tapi baru bisa isi Pertalite jam 9. Kadang malah pulang dengan tangan kosong. Ini benar-benar menyiksa rakyat kecil,” ujarnya.
Kondisi ini memunculkan spekulasi dan pertanyaan besar dari masyarakat: apakah kelangkaan ini akibat pengurangan kuota dari Pertamina, ataukah ada indikasi permainan oknum tertentu yang memanfaatkan situasi?
Aliansi Madura Indonesia Buka Suara
Menanggapi kondisi ini, salah satu tokoh dari Aliansi Madura Indonesia, Dierel, angkat bicara dan menyatakan keprihatinannya. Ia menilai bahwa krisis Pertalite ini merupakan bentuk ketidakberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat kecil.
“Kasus seperti ini sangat merugikan masyarakat yang sedang berjuang mencari nafkah, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Keterlambatan dan kelangkaan Pertalite ini tampaknya hanya terjadi di Kabupaten Lumajang. Kita patut curiga, apakah ini murni karena distribusi yang terganggu, atau ada permainan di balik kelangkaan ini,” tegas Dierel.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan konfirmasi resmi kepada Humas Pertamina wilayah Jawa Timur guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan distribusi BBM bersubsidi tersebut.
Pemerintah Daerah Dinilai Lamban
Sejumlah kalangan juga menyoroti sikap Pemerintah Kabupaten Lumajang yang dinilai pasif dan tidak tanggap dalam menangani permasalahan ini. Padahal, krisis BBM bersubsidi seperti ini sangat berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
“Kami sangat kecewa, Pemkab Lumajang seolah-olah tutup mata. Di saat masyarakat kelimpungan, tidak ada tindakan nyata, bahkan sekadar klarifikasi pun tidak muncul di ruang publik,” ujar Munir, salah satu tokoh pemuda dari Kecamatan Yosowilangun.
Situasi ini bahkan memicu munculnya guyonan sinis di kalangan masyarakat: “Sekarang Lumajang musim orang mendorong motor.” Sebuah sindiran pedas yang mencerminkan betapa buruknya kondisi yang mereka alami.
Transparansi dan Pengawasan Perlu Ditingkatkan
Kondisi ini menjadi sinyal darurat bagi pemerintah daerah dan Pertamina untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Lumajang. Pengawasan terhadap SPBU perlu diperketat agar tidak terjadi penimbunan atau permainan distribusi yang merugikan rakyat.
Dierel juga menegaskan bahwa apabila dalam waktu dekat tidak ada solusi yang konkrit dari pihak pemerintah daerah dan Pertamina, pihaknya bersama Aliansi Madura Indonesia siap menggelar aksi protes sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib masyarakat kecil.
“Kami tidak akan diam. Kami akan terus mengawal isu ini sampai ada kejelasan. Kalau perlu, kami akan turun langsung ke lapangan dan mendesak dilakukan audit terbuka terhadap distribusi BBM bersubsidi di Lumajang,” pungkasnya.
Arini/Tim-Redaksi