Probolinggo, Suaragenerasibangsa.com — Komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang rapi, transparan, dan berpihak pada masyarakat kembali ditegaskan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Bersama Bank Jatim, pemerintah kota secara resmi meluncurkan Kartu ATM Co-Branding Amanah Non Kemiskinan, Sabtu (20/12).
Kartu debit berwarna silver tersebut bukan sekadar alat transaksi, melainkan identitas resmi bagi mitra pemerintah di tingkat kelurahan. Melalui kartu ini, penyaluran honorarium serta dukungan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dilakukan secara digital, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Singkatnya: uang negara tak lagi berputar di lorong gelap administrasi.
Peluncuran ini dihadiri Wali Kota Probolinggo Aminuddin, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Kapolres Probolinggo Kota Rico Yumasri, jajaran Forkopimda, Ketua TP PKK Evariani Aminuddin, Direktur Keuangan dan Global Services Bank Jatim Raden Mas Wahyu Kusuma Wisnubroto, pimpinan Bank Jatim Probolinggo Selvi Taurussia, Kepala BPS, kepala perangkat daerah, hingga para camat se-Kota Probolinggo.
Dalam momen simbolis, Wali Kota Aminuddin menyerahkan langsung Kartu Amanah kepada perwakilan RT dan RW. Penyerahan ini menjadi penanda dimulainya sistem keuangan yang lebih modern di level paling dekat dengan warga.
“Kartu Amanah ini bukan sekadar kartu ATM. Ini adalah wujud nyata janji politik yang hari ini kami realisasikan. Mitra pemerintah di kelurahan kini memiliki akses transaksi keuangan yang lebih luas, mudah, dan transparan,” tegas Aminuddin.
Ke depan, Pemkot Probolinggo juga menyiapkan varian Kartu Amanah lainnya yang diperuntukkan bagi penerima bantuan pemerintah, khususnya masyarakat desil 1 hingga desil 5. Perbedaannya terletak pada warna kartu, namun tujuannya sama: memastikan bantuan tepat sasaran dan tercatat secara sistematis.
Program ini selaras dengan arah pembangunan nasional yang menitikberatkan penguatan pemerintahan dari tingkat paling bawah. Aminuddin menyebut, pendekatan tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan RT dan RW sebagai garda terdepan pelayanan publik.
Dengan hadirnya Kartu Amanah Non Kemiskinan, Kota Probolinggo menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar jargon. Ia hadir sebagai alat kerja, alat kontrol, dan alat kepercayaan. Pemerintahan yang rapi memang tidak selalu terdengar heroik, tetapi dampaknya nyata dan itulah yang paling dibutuhkan warga.