Probolinggo, Suaragenerasibangsa.com – Aliansi BEM Probolinggo Raya menggelar Dialog Kebangsaan dalam rangka refleksi Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Reformasi 21 Mei 1998. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi gagasan mahasiswa untuk membahas kondisi demokrasi, pendidikan, hingga arah kebijakan negara yang dinilai mulai mengkhawatirkan.
Kegiatan yang dihadiri mahasiswa dari berbagai kampus itu berlangsung penuh diskusi kritis. Sejumlah pemateri dan narasumber menyoroti persoalan demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran serta pentingnya menjaga semangat reformasi di tengah situasi politik nasional saat ini.
Koordinator Daerah Aliansi BEM Probolinggo Raya, Azam, dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa Reformasi 1998 bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan amanat perjuangan rakyat yang wajib dijaga lintas generasi.
Menurutnya, cita-cita reformasi lahir untuk menghapus praktik otoritarianisme, dominasi kekuasaan, pembungkaman kritik, hingga penggunaan alat negara demi kepentingan politik penguasa.
“Orde Baru dalam bentuk apa pun harus benar-benar dihilangkan sebagaimana cita-cita perjuangan reformasi 21 Mei 1998,” tegas Azam di hadapan peserta dialog.
Ia menilai demokrasi Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman serius berupa penyempitan ruang kritik dan melemahnya kebebasan sipil.
Azam bahkan menyinggung adanya gejala kemunculan kembali pola kekuasaan represif yang dinilai mirip dengan praktik Orde Baru, meski hadir dalam bentuk dan cara yang berbeda.
Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya dapat berjalan apabila negara menjamin kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, dan hak masyarakat untuk mengkritik kebijakan pemerintah tanpa intimidasi.
“Ketika kritik mulai dibungkam, ketika aparat dijadikan tameng kekuasaan, dan ketika ruang intelektual dipersempit, maka sesungguhnya bangsa ini sedang berjalan mundur meninggalkan semangat reformasi,” ujarnya.
Dalam penyampaiannya, Azam juga menyoroti kondisi politik nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengajak mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil agar lebih kritis terhadap penggunaan alat negara, khususnya TNI dan Polri, dalam merespons kritik publik maupun dinamika sosial di masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan keresahan publik karena dikhawatirkan menjadi pintu masuk lahirnya praktik otoritarianisme gaya baru.
Azam mengingatkan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan pernah tercapai apabila demokrasi hanya dijadikan slogan politik tanpa keberanian menjaga keadilan dan kesejahteraan rakyat.
“Jangan sampai Indonesia Emas hanya menjadi narasi kosong di tengah realitas Indonesia Cemas,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak kepada rakyat dan menjadi alat pembebasan sosial, bukan sekadar instrumen untuk mencetak generasi yang patuh terhadap kekuasaan.
Selain keynote speech dari Azam, forum tersebut menghadirkan pemaparan materi mengenai Reformasi 1998 oleh Mudassir.
Dalam materinya, Mudassir menjelaskan bahwa reformasi lahir dari akumulasi krisis ekonomi, praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta pembungkaman kebebasan berpendapat pada masa Orde Baru.
Ia menyebut mahasiswa memiliki peran historis sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial terhadap negara.
Mudassir juga menilai kondisi demokrasi saat ini mengalami kemunduran melalui tindakan represif aparat, pembungkaman kritik, dan melemahnya partisipasi publik dalam proses demokrasi.
Karena itu, generasi muda diminta tidak melupakan sejarah perjuangan reformasi agar praktik otoritarianisme tidak kembali tumbuh di Indonesia.
Sementara itu, pemateri Hari Pendidikan Nasional, Riyan, menyoroti persoalan pendidikan nasional yang hingga kini masih menghadapi ketimpangan akses dan mahalnya biaya pendidikan.
Menurutnya, kampus dan sekolah seharusnya menjadi ruang lahirnya intelektual yang berpihak kepada rakyat, bukan hanya tempat mencetak tenaga kerja.
“Hardiknas jangan hanya menjadi seremoni tahunan tanpa evaluasi nyata terhadap kualitas pendidikan nasional,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan kritis sebagai pondasi menjaga masa depan demokrasi Indonesia.
Forum dialog tersebut turut menghadirkan narasumber utama Salman Al Farizi yang menegaskan bahwa bangsa yang melupakan sejarah perjuangannya akan mudah kehilangan arah demokrasi.
Ia mengajak mahasiswa untuk tetap independen dan konsisten menjadi penyambung suara masyarakat.
Menurut Salman, kebebasan akademik, kebebasan berekspresi, dan hak menyampaikan pendapat harus dijaga bersama di tengah meningkatnya pragmatisme politik.
Dari keseluruhan dialog, forum menghasilkan sejumlah kesimpulan penting, di antaranya Reformasi 1998 merupakan tonggak demokrasi yang harus terus dikawal bersama.
Peserta juga menilai pendidikan kritis menjadi elemen penting dalam membentuk masyarakat yang sadar terhadap hak dan tanggung jawab demokrasi.
Selain itu, mahasiswa dinilai tetap memiliki tanggung jawab moral sebagai agen perubahan dan kontrol sosial terhadap kebijakan negara.
Kegiatan tersebut ditutup dengan seruan solidaritas mahasiswa dan rakyat untuk terus menjaga demokrasi serta memperjuangkan keadilan sosial.
“Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!” teriak peserta forum secara bersama-sama.