Probolinggo, Suaragenerasibangsa.com - Anggaran Dana Desa (ADD) yang di berikan oleh negara tidak sedikit, utamanya di Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yang di duga terindikasi memangkas anggaran tersebut bukan karena efisiensi.
Dalam temuan GMPK di duga ada kegiatan pembangunan yang tidak sesuai. menurut informasi yang beredar dari masyarakat, ada dugaan besar pembangunan yang di kerjakan tidak sesuai dengan besar anggaran yang di terima.
"Saya selaku Ketua dari LSM GMPK akan melayangkan surat ke Inspektorat untuk segera turun ke lokasi, agar pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah Desa segera di tinjau ulang," Ujarnya dengan tegas, Rabu (29/10/2025)
Ia menanyakan, apakah pembangunan tersebut sudah sesuai dengan anggaran atau tidak? apabila ada unsur korupsi yang di temukan, GMPK akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum.
"Dari pengaduan warga, pembangunan tersebut di nilai tidak sesuai dengan besaran anggaran yang di terima. Kami berharap Inspektorat lebih pro aktif dalam pengawasan," Pintanya.
LSM GMPK juga mengkhawatirkan para elite pejabat yang berwenang yang di duga ada indikasi dan bermain dalam anggaran DD tersebut.
"Kapan korupsi di Probolinggo ini akan berakhir, kalau pengguna anggaran dan pejabat yang berwenang bermain - main di situ," Tanyanya dengan nada Geram.
LSM GMPK meminta para pejabat serius menangani hal ini. Ia menilai masyarakat butuh transparansi dalam penggunaan dana tersebut, sesuai dengan UU KIP No.14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik.
"Kami meminta agar semua para pengguna anggaran lebih mementingkan masyarakat agar dana yang sudah di kucurkan oleh negara tidak di jadikan Bancakan oleh mereka para pengguna anggaran," Tegasnya. (Red)