Pasuruan, Suaragenerasibangsa.com - Hari Santri Nasional tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan memberikan hadiah kado teristimewa dan terspesial berupa dibentuknya Dewan Pesantren.
Ketua dan para anggota Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan masa bhakti 2025-2030 telah dibentuk dan dikukuhkan kepengurusannya oleh Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori di Auditorium Mpu Sindok, Komplek Kantor Bupati Pasuruan, Selasa (28/10/2025).
Sebagai Ketua adalah KH Tantowie Abdullah Siradj dari Pondok Pesantren Sidogiri. Selanjutnya dibantu oleh Wakil Ketua, yakni Dr Akhmad Fauzi Hamzah. Kemudian Sekretaris, Dr Mokhammad Ainul Yakin; Bendahara Mochammad Fahmin Nabil serta 3 orang anggota, yakni M.Faidlus Syukri, Mokhammad Rofiq, dan Nur Khotib.
Dalam sambutannya, Gus Shobih - sapaan akrab Wabup Pasuruan menegaskan dibentuknya Dewan Pesantren tak lain sebagai jembatan untuk memfasilitasi apapun kegiatan dan program yang memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi umat.
Kenapa kado istimewa? karena dalam awal sistem pendidikan, UU nomor 20 tahun 2003 atau secara umum PP nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan keagamaan umum masih belum mengatur tentang Pesantren secara khusus. Namun sejak adanya UU Nomor 18 tahun 2019 tentang Ponpes, inilah yang menjadi landasan hukum bahwa pesantren sudah masuk dalam lingkup pendidikan nasional.
"Kalau Bapak Presiden memberikan kado berupa dibentuknya Dirjen Kepesantrenan. Tapi Kita, Pemkab Pasuruan hari ini, memberikan kado yang istimewa buat pesantren di Kabupaten Pasuruan yakni Dewan Pesantren," ungkapnya sambil mengajak seluruh pengurus tepuk tangan.
Kepada seluruh pengurus yang baru saja dikukuhkan, Gus Shobih mengucapkan selamat bertugas. Ia pun menegaskan bahwa Dewan Pesantren memiliki banyak tugas.
Diantaranya melakukan inventarisasi jumlah dan program-program pesantren, mulai dari peningkatan kualitas pengajaran, pengembangan kewirausahaan santri, hingga sinergi dengan program pembangunan daerah.
Dalam waktu dekat, tugas utama Dewan Pesantren adalah membantu pemerintah dalam mengurangi angka anak tidak sekolah (ATS) maupun merancang program yang dapat mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan.
"Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Bupati bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM juga harus ada di Ponpes. Dan inilah tugas Dewan Pesantren bersama Dispendikbud untuk berkolaborasi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan, KH Tantowie Abdullah Siradj mengaku akan langsung menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pengurus terkait tugas dan peran dewan pesantren ke depannya.
"Bukan hanya mengurangi ATS dan menaikkan IPM saja, tapi juga Dewan mengelola dan mengawal penggunaan dana umat, terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan pesantren.Karena fokusnya nanti diarahkan pada penguatan program pendidikan pesantren dan peningkatan mutu SDM santri, mohon doanya semua," tegasnya. (Septyan)