Lumajang, Suaragenerasibangsa.com - Memanasnya hubungan dua kades, Kebonsari dan Labruk kidul kecamatan sumbersuko kabupaten Lumajang terkait sengketa tanah KUD yang akan dibangun KDMP tanpa kordinasi.
Padahal struktur kepengurusan tersebut semua unsur terlibat didalamnya. Terkesan dipaksakan seperti kejar target dan grusa-grusu, akhirnya menimbulkan kegaduhan. Senin (5/1/2026).
Hal ini menjadi sorotan LSM-GMPK (Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi) Dpd Lumajang. Ketua GMPK yang baru Dendik Zeldianto menuturkan, padahal syarat utama pembangunan KDMP harus benar-benar clean and clear sesuai aturan.
"Saya rasa aneh saja kepengurusan KDMP itu lengkap dari semua unsur dan prosedurnya ketat kok bisa kecolongan. Kuat dugaan ada tumpangan kepentingan."tuturnya.
Ini menjadi pengalaman pahit dan tamparan buat pemkab Lumajang. Menjadi asumsi publik bahwa prosedur dan tahapan diabaikan. Kalau menurut keterangan pengurus KUD pernah ada rapat yang merencanakan dibuat pujasera dan kesepakatan ditanda tangani semua pihak termasuk kades Kebonsari. Jadi wajar muncul sebuah penolakan oleh KUD,karena dianggap kades Kebonsari melanggar kesepakatan dan tidak kordinasi baik secara lisan atau bersurat.
Diduga kades Kebonsari memberikan informasi yang salah kepada pemkab, akhirnya keluarlah perintah eksekusi tersebut. pada saat pelaksanaan eksusi lokasi dengan menggunakan baju seragam masing-masing. Justru menjadi tontonan masyarakat luas, itulah bukti Keteledoran berjama'ah.
Kalau sudah terjadi seperti ini siapa yang akan disalahkan, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Karena dilokasi terbit juga terdapat warung kopi milik warga sepertinya juga menjadi korban pembongkaran tersebut. Pandangan GMPK Lumajang terhadap peristiwa itu, harus dipending dan dimusyawarahkan lagi agar tercipta solusi yang baik serta cari lokasi lain yang jelas legalitasnya.
"Kalau sudah terjadi seperti ini dan menjadi sorotan publik siapa yang patut disalahkan. Kalau sesuai herargi tidak ada anggota yang salah,yang salah itu pimpinan. Malu dong dikira pelaku eksekusi tidak paham aturan. Harus dipending lakukan musyawarah dan harus cari lokasi lain."Pungkasnya. (Red)