Suaragenerasibangsa.com✓PROBOLINGGO — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo melontarkan kritik keras kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo atas rencana penyelenggaraan event lari bertajuk SAE RUN yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari 2026. Kritik muncul karena wilayah Probolinggo masih berada dalam fase pemulihan pascabencana, sementara pemerintah dinilai justru memprioritaskan agenda seremonial.
Ketua II PC PMII Probolinggo, Achmad Syaifuddin atau akrab disapa Apod, menilai kebijakan tersebut mencerminkan rendahnya kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Ia menegaskan bahwa mitigasi, rehabilitasi, dan pemulihan infrastruktur publik semestinya menjadi fokus utama.
“Ekonominya siapa? Ekonominya masyarakat apa pemerintah,” tegas Apod.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas klaim Sekretaris Daerah Probolinggo, Ugas Irwanto, yang menyebut SAE RUN berpotensi meningkatkan ekonomi daerah (06/02/2026). Menurut PMII, argumen tersebut lemah dan tidak berbasis dampak riil bagi warga terdampak bencana.
Apod juga mempertanyakan pemilihan rute event yang melewati Tol Prosiwangi via Kraksaan. Ia menilai jalur tol tidak merepresentasikan sektor wisata daerah. “Itu jalan tol, bukan destinasi wisata,” ujarnya lugas.
Lebih lanjut, PMII menyoroti kondisi lapangan yang masih memprihatinkan. Sejumlah fasilitas publik dilaporkan rusak berat—mulai dari sekolah, jembatan putus, hingga rumah warga—yang membutuhkan penanganan segera. “Yang urgent hari ini adalah mitigasi dan rehabilitasi. Bukan menggelar acara lari berbayar,” kata Apod.
Berdasarkan informasi dari situs resmi penyelenggara, peserta SAE RUN diwajibkan melakukan registrasi dengan biaya mulai Rp135.000 hingga Rp250.000. Fasilitas yang ditawarkan meliputi jersey, bib number non-chip, goodie bag, medali, serta kesempatan mendapatkan doorprize.
PC PMII Probolinggo menilai penyelenggaraan event tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan prioritas di tengah kondisi darurat. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk mengevaluasi ulang kebijakan tersebut dan mengalihkan anggaran serta energi birokrasi pada pemulihan infrastruktur publik dan bantuan nyata bagi korban bencana.
Pesan PMII jelas: lari boleh, tapi akal sehat jangan ditinggal di garis start.
Tim-Redaksi