Probolinggo, Suaragenerasibangsa.com – Pemerintah Kota Probolinggo resmi melantik kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Probolinggo periode 2026-2030 dalam agenda yang digelar di Gedung Puri Manggala Bhakti, Rabu (20/5/2026).
Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo Aminuddin sebagai bentuk penguatan sinergi lintas sektor dalam menghadapi berbagai ancaman kebencanaan di wilayah Kota Probolinggo.
Acara itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Penjabat Deputi Pencegahan BNPB RI Pangarso Suryotomo, BPBD Provinsi Jawa Timur, akademisi, organisasi masyarakat, dunia usaha dan media.
Dalam laporan kegiatan, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Probolinggo Nurkholiq menyampaikan bahwa pengukuhan FPRB berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 100.3.3.3/114/KEP/425.012/2026.
Menurutnya, keberadaan forum tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarinstansi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.
“FPRB menjadi wadah kolaborasi berbagai unsur agar upaya mitigasi bencana dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Sebanyak sekitar 70 peserta hadir dalam agenda tersebut yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, relawan, media serta pelaku usaha.
Ketua FPRB Kota Probolinggo terpilih, Sugeng Nufindarko mengatakan kepengurusan yang baru memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana.
Ia menilai ancaman bencana tidak bisa dihindari, namun dampaknya dapat diminimalkan melalui edukasi, mitigasi dan kesiapan masyarakat.
“Kami ingin membangun budaya sadar bencana sehingga masyarakat lebih siap menghadapi kondisi darurat,” katanya.
Sugeng menyebut Kota Probolinggo memiliki sejumlah potensi risiko seperti banjir, kebakaran permukiman, angin puting beliung hingga dampak perubahan iklim yang harus diantisipasi bersama.
Karena itu, pihaknya akan mendorong penguatan edukasi kebencanaan hingga tingkat lingkungan masyarakat.
Sementara itu, Pangarso Suryotomo mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam membangun ketangguhan daerah melalui pembentukan dan penguatan FPRB.
Menurutnya, forum tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah melakukan langkah pencegahan dan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.
“Ketangguhan daerah dibangun melalui sinergi dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Wali Kota Aminuddin dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan mitigasi sebagai langkah utama mengurangi dampak kerugian akibat bencana.
Ia mengatakan Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan berbagai upaya antisipasi, termasuk pembangunan rumah pompa untuk pengendalian banjir serta penguatan sistem peringatan dini di BPBD.
Selain itu, seluruh kelurahan juga dipersiapkan menjadi kelurahan tangguh bencana lengkap dengan titik kumpul evakuasi yang harus diketahui masyarakat.
“Mitigasi adalah investasi keselamatan. Ketika sistem sudah disiapkan sejak awal, maka dampak bencana dapat ditekan semaksimal mungkin,” tegasnya.
Aminuddin berharap kepengurusan baru FPRB mampu menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebencanaan sekaligus memperkuat ketahanan Kota Probolinggo menghadapi berbagai potensi ancaman di masa mendatang. (Septyan)