Probolinggo, Suaragenerasibangsa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama, Senin (27/4). Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam siklus evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penyampaian rekomendasi ini merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang mengatur bahwa hasil pembahasan DPRD atas LKPJ wajib disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintahan ke depan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, dengan didampingi Wakil Ketua I Abdul Mujib dan Wakil Ketua II Santy Wilujeng. Forum tersebut turut dihadiri jajaran anggota dewan serta perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
Juru bicara panitia khusus (pansus), Muchlas Kurniawan, dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa LKPJ merupakan gambaran menyeluruh atas kinerja pemerintah daerah. Laporan tersebut mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan program, hingga proses pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun anggaran berjalan.
Menurutnya, capaian kinerja tidak bisa dilepaskan dari peran kolektif seluruh organisasi perangkat daerah yang bekerja di bawah koordinasi wali kota serta pengawasan DPRD. Oleh karena itu, evaluasi yang disampaikan diharapkan mampu memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam rekomendasinya, DPRD menekankan pentingnya perubahan pendekatan pembangunan. Pemerintah daerah diminta tidak hanya mengejar target administratif semata, tetapi juga memastikan setiap program memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Probolinggo Aminuddin menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD. Ia mengakui masih terdapat sejumlah target yang belum tercapai secara optimal, namun juga menyoroti berbagai indikator positif yang berhasil diraih.
Di antaranya, pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo yang tercatat tertinggi di Jawa Timur serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu, angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan juga menunjukkan tren penurunan.
Meski demikian, wali kota mengingatkan adanya tantangan yang perlu diantisipasi, seperti potensi meningkatnya kredit bermasalah dan dampak dinamika global terhadap kondisi ekonomi daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian kebijakan agar pembangunan tetap berjalan stabil dan berkelanjutan.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif semakin solid, sehingga mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Septyan)